Komisi VII DPR Minta Luberan Lumpur Sidoarjo Segera Ditangani, Ancaman Ganggu Transportasi


Anggota DPR RI Bambang Haryo dan Wabup Sidoarjo di lokasi lumpur Sidoarjo(photo by memorandum)


SIDOARJO
– Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan darurat terhadap luberan Lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak Jumat (10/7). Luberan terjadi di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan, kawasan yang berdekatan langsung dengan jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong.

Sebagai langkah awal, PPLS melakukan peninggian tanggul yang mengalami kebocoran untuk mencegah lumpur meluas dan mengancam infrastruktur vital di sekitar lokasi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat melakukan peninjauan pada Senin (13/7). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta PPLS segera menemukan solusi konkret untuk menangani kebocoran tanggul tersebut. Menurutnya, kondisi itu berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, mengingat masyarakat Sidoarjo masih memiliki trauma akibat bencana semburan lumpur yang terjadi dua dekade lalu.

"Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga selamat. Jangan sampai kejadian 20 tahun lalu terulang kembali," ujarnya.

Mimik mengatakan Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait untuk memastikan penanganan luberan lumpur dapat segera diselesaikan.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta penanganan dilakukan secara serius dan cepat. Menurutnya, jika tidak segera dikendalikan, dampak luberan lumpur tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas transportasi dan perekonomian.

"Kalau tidak segera ditanggulangi, dampaknya bisa semakin besar. Ini jalan nasional, sehingga tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat menghambat perekonomian Jawa Timur maupun nasional," katanya.

Bambang meminta pemerintah mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong serta memperkuat kembali seluruh struktur tanggul di kawasan Lumpur Sidoarjo.

Selain itu, ia juga mendorong Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system) agar masyarakat dapat segera melakukan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.

Menurutnya, sistem tersebut penting mengingat terdapat ribuan hingga ratusan ribu masyarakat yang berpotensi terdampak apabila terjadi kegagalan tanggul.

Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan, penurunan tanah menjadi salah satu penyebab turunnya kondisi tanggul lumpur. Berdasarkan hasil pengukuran, penurunan tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter setiap tahun.

Dari total sekitar 11 kilometer tanggul lumpur, terdapat sejumlah titik yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Salah satunya adalah titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan serta berdekatan dengan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong.

"Penurunannya rata-rata sekitar 0,5 meter per tahun. Namun dari 11 kilometer tanggul, kondisinya berbeda-beda. Bagian barat menjadi salah satu area yang perlu mendapat perhatian lebih," jelas Arif.

Ia menyebut kondisi geologi Sidoarjo yang merupakan wilayah endapan sedimen menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya dukung tanah. Selain itu, keberadaan dua patahan aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek, turut menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga kestabilan tanggul.

Saat ini, penanganan sementara dilakukan dengan meninggikan tanggul sekitar satu meter menggunakan alat berat. Langkah tersebut masih bersifat darurat sebelum dilakukan kajian teknis untuk menentukan elevasi tanggul permanen.

"Ini masih penanganan darurat. Peninggian sekitar satu meter dilakukan sambil kami menghitung kembali elevasi yang tepat untuk timbunan berikutnya," terang Arif.

Ia memastikan luberan yang terjadi bukan disebabkan peningkatan volume semburan lumpur. Menurutnya, volume semburan saat ini jauh menurun dibandingkan kondisi awal 20 tahun lalu.

Pada awal kejadian, volume semburan mencapai sekitar 100 ribu hingga 120 ribu meter kubik per hari. Sedangkan hasil pengukuran terbaru menunjukkan volume rata-rata berada di kisaran 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari.(red/lis)

0 Komentar